Breaking

Showing posts with label irwandi yusuf tersangka. Show all posts
Showing posts with label irwandi yusuf tersangka. Show all posts

Monday, 9 July 2018

7/09/2018

Adakah, Keterlibatan Nova Iriansya Dalam Kasus OTT KPK Irwandi Yusuf??

Sejumlah massa yang mengatas namakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Senin, 9 Juli 2018.
Dalam orasi tersebut, massa menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ke Aceh yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dan bahkan Irwandi saat ini sudah ditahan.
Sementara itu, Fahmi Nuzula selaku Koordinator aksi dalam wawancara dengan sejumlah awak media menyebutkan, KPK RI harus segera melepaskan Irwandi Yusuf yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami menuntut Irwandi Yusuf dibebaskan tanpa syarat, batas waktu yang kami berikan 3 hari,” pungkasnya.
Menurut Fami, massa menilai Irwandi tidak bersalah, saat dijemput oleh tim penyidik KPK ke Pendopo Gubernur tidak ditemukan uang sepeser pun ditangan Irwandi, pungkasnya.
“Ada pihak yang bermain dalam kasus ini, pemerintah harus berhati-hati,” ujar Fahmi.
Disamping itu, Fahmi juga menyebutkan, pihaknya mengira adanya keterlibatan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam kasus penangkapan Irwandi beberapa waktu lalu, tambahnya.
“Kami meyangka, kami mengira termasuk Nova Iriansyah bermain, saya akan bertemu Nova untuk memper tanggungjawabkan kata-katanya setahun yang lalu kepada saya ,” ungkap Fahmi tanpa menyebutkan kata-kata yang dimaksud itu.
Koorditor aksi tersebut juga mengancam, jika dalam tiga hari kedepan, pihak KPK tidak melepaskan Irwandi, massa akan kembali dan akan melumpuhkan istansi pemerintah,katanya saat wawancara.
“Kami akan lumpuhkan  instansi pemerintah,” tutup Fahmi.
Hingga berita ini diwartakan, pihak media ini belum memperoleh konfirmasi lebih lanjut dari Nova Iriansyah terkait adanya keterlibatan dirinya dalam kasus penangkapan Irwandi, Nova saat ini dikabarkan sedang bertemu dengan menteri dalam negeri di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Plt Gubernur Aceh.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah membatah pernyataan Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) Fahmi Nuzula yang mengaitkan dirinya  dengan penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Nova, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata dan Saifullah Abdulgani, sesaat setelah menerima Penugasannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin 9 Juli 2018.

Nova Iriansyah Membantah Pernyataan Fahmi Nuzul
Plt Gubenur Nova melihat sendiri tayangan video yang memperlihatkan Fahmi Nuzula mengatakan dirinya seakan-akan terlibat dalam kasus penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu. “Pernyataan Fahmi itu tidak benar,” tegas Nova
Plt Gubernur Nova malah menyatakan berduka atas apa yang menimpa  Irwandi Yusuf dan teman-teman lainnya saat ini. Tetapi kita harus menyikapinya dengan tenang dan bijaksana.
Menurutnya, lebih baik kita menahan diri dan mendoakan Pak Irwandi dan teman-teman kita tersebut tetap sehat, dapat melewati semua ini dengan baik, dan cepat selesai, pungkas Nova.
“Sekali lagi saya membatah secara resmi pernyataan Fahmi Nuzula itu, “kata Nova Iriansyah sebagaimana dikutip Juru Bicara Pemerintah Aceh yang sedang bersamanya di Jakarta.
Sebelumnya, Fahmi Nuzula, menyebutkan, pihaknya mengira adanya keterlibatan Wakil Gubernur Nova Iriansyah yang kini menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh dalam kasus penangkapan Irwandi beberapa waktu lalu, katanya.
“Kami meyangka, kami mengira termasuk Nova Iriansyah bermain, saya akan bertemu Nova untuk memper tanggungjawabkan kata-katanya setahun yang lalu kepada saya ,” ungkap Fahmi tanpa menyebutkan kata-kata yang dimaksud itu.

Wednesday, 4 July 2018

7/04/2018

KPK Sebut Irwandi Yusuf Minta 8 Persen dari Proyek Dana Otsus

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik penyelewengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang diduga dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Berdasar hasil penyidikan sementara, KPK menyatakan mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka itu mematok jatah tertentu dari setiap proyek dibiayai Dana Otsus dengan jumlah Rp8 triliun.

"Diduga dari pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee delapan persen, yang menjadi bagian untuk pejabat pemerintah di Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/7).


Menurut Basaria, uang suap itu diberikan kepada Irwandi melalui orang-orang dekatnya. Dia curiga hal ini bukan yang pertama kali terjadi.

"Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," ujar Basaria.

Menurut Basaria, seharusnya Dana Otonomi Khusus Aceh 2018 dipergunakan untuk kepentingan penduduk setempat. Seperti pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, sosial, serta kesehatan. Namun, Irwandi malah meminta uang panjar (ijon) terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari dana otonomi khusus itu.

Setelah diperiksa intensif, Basaria menyatakan KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yaitu IY (Irwandi Yusuf), HY (Hendri Yuzal), dan TSB (Syaiful Bahri) sebagai penerima dan AMD (Bupati Bener Meriah Ahmadi) sebagai pemberi.

KPK menyatakan Irwandi, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri sebagai penyelenggara negara dan penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 yang diubah Dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sumber:cnnindonesia.com
7/04/2018

KPK Tetapkan Gubernur Aceh Tersangka

Setelah menjalani proses pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap pengucuran Dana Otonomi Khusus Aceh 2018. KPK menyatakan hal itu setelah Irwandi turut diciduk dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (3/7) malam dan diboyong buat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta.

"KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangkan. Yaitu IY (Irwandi Yusuf), HY (Hendri Yuzal), dan TSB (Syaifulo Bahri) sebagai penerima dan AMD (Ahmadi) sebagai pemberi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/7).

Selain Irwandi, KPK turut menetapkan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka dalam kasus sama. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyatakan menyita uang sebesar Rp50 juta yang diduga sebagai ijon proyek.

KPK menyatakan Irwandi, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri sebagai penyelenggara negara dan penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 yang diubah Dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Basaria, seharusnya dana otonomi khusus Aceh 2018 dipergunakan untuk kepentingan penduduk setempat. Seperti penmbangunan jalan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, serta kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Namun, Irwandi malah meminta uang panjar (ijon) terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari dana otonomi khusus itu.

Jauh sebelum ditangkap KPK, Irwandi disebut-sebut turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar Sabang, Aceh tahun anggaran 2006-2011. 

Irwandi yang saat proyek bergulir menjabat sebagai gubernur Aceh turut kecipratan uang proyek yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp313 miliar. Dalam putusan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ruslan Abdul Gani, Irwandi disebut turut diperkaya sebesar Rp14,06 miliar. Namun, ia membantah menerima uang dari proyek senilai Rp793 miliar. 

Irwandi juga sempat diperiksa sebagai saksi saat perkara Ruslan yang pernah menjabat Bupati Bener Meriah itu dalam tahap penyidikan, pada Mei 2016 lalu. Saat ini, KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang dengan menetapkan dua korporasi sebagai tersangka. Kedua korporasi itu adalah PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati.