Breaking

Sunday, 8 July 2018

7/08/2018

Selain Anies, Prabowo Benarkan Nama CT dan AHY Potensial Cawapres

Selain nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan dua kandidat lain sebagai calon wakil presiden cawapres di pemilihan presiden atau pilpres 2019. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Chairul Tanjung (CT). Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.
Prabowo mengatakan selain kedua nama itu bahkan Gerindra sudah menyiapkan kandidat lainnya. "Iya, tapi masih ada beberapa nama lagi, nanti saya akan terbuka," kata dia di kediamannya, Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Juni 2018.
Dari ketiga kandidat cawapres Prabowo itu, nama Chairul Tanjung atau CT merupakan yang belakangan terungkap. Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua Tim Pemenangan Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut nama CT memiliki potensi menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2019.
Sementara nama AHY dipertimbangkan sebagai cawapres setelah Prabowo bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Demokrat akan berkoalisi dengan Gerindra dengan syarat cawapres Prabowo berasal dari kadernya.
Sementara itu, nama Anies pertamakali mencuat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkoalisi dengan Gerindra di PIlpres 2014. Namun, PKS ingin memasangkan Anies dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Pilpres 2019.
Namun, Prabowo mengatakan masih belum menentukan siapa wapres yang bakal maju dalam Pilpres 2019. Dia mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut dengan PAN dan PKS yang memiliki peluang berkoalisi dengan Gerindra. Prabowo mengatakan juga akan mendengar masukan dari ulama-ulama terkait Pilpres 2019. "Saya juga akan berkonsultasi dengan ulama yang selama ini menjadi penasihat saya," kata dia.
Sebelumnya, Juru bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, membenarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu Anies untuk membahas Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. “Insyaallah partai koalisi sudah menerima Anies untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pak Prabowo," kata Anggawira, Sabtu, 7 Juli 2018.
Anggawira mengatakan Gerindra mempertimbangkan isu-isu kekinian yang berkembang di masyarakat seputar Pilpres 2019. Namun, Anggawira mengatakan formasi itu masih akan dibicarakan lebih matang pada pertemuan selanjutnya antara Prabowo dengan partai koalisi. Sementara Anies, kata dia, siap menerima apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh Prabowo dan koalisi. (tempo.co)

Friday, 6 July 2018

7/06/2018

Prabowo Subianto Akui Sedang Melirik AHY

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya telah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Demokrat untuk Pilpres 2019 mendatang.

Pengakuan itu disampaikan Prabowo menanggapi wacana duet Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencuat usai dirinya bertemu dengan Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan.

"Saya kira ini masih penjajakan, saya menyampaikan bahwa kita welcome terhadap saran-saran," ujar Prabowo di Kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (6/7).

Prabowo bahkan mengakui bahwa dirinya dan Gerindra telah melirik putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk dijadikan calon wakil presiden.

"Kita pun melirik saudara AHY,” jelasnya. 

Namun demikian, ada hal yang masih menjadi pertimbangan pihaknya dalam menggaet AHY, yaitu masalah usia yang terpaut jauh. 

“Masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali. Jadi kalau (usia) antara pemilih dan calon di atas itu hubungan emosionalnya terlalu jauh dan ini tidak baik," jelasnya.

Sementara saat ditanya tentang hasil pertemuannya dengan Syarief Hasan, Prabowo justru berkelakar.

"Sebaiknya ada perundingan itu kalian semua ikut di dalam gimana? Masa pertemuan rahasia dibeberkan di depan kalian," tukasnya. rmol.co
7/06/2018

Prabowo: Anies Baswedan Calon Wakil Presiden yang Serius

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat serius yang ia pertimbangkan untuk mendampinginya di Pilpres 2019. 

Prabowo menilai Anies merupakan sosok yang memiliki kapabilitas sebagai calon wakil presiden. "Pak Anies salah satu calon, tokoh muda yang kami pandang capable. 

Jadi saya kira beliau calon serius juga. Calon wakil yang serius," ujar Prabowo saat ditemui di kediaman pribadinya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).

Di sisi lain, usia Anies yang jauh lebih muda memberikan keuntungan untuk menggaet pemilih muda.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan siapa sosok yang akan menjadi cawapres. 

Ia mengaku ada beberapa nama yang tengah dipertimbangkan selain Anies, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno.

Keputusan terkait cawapres masih harus dibiicarakan bersama mitra koalisi Partai Gerindra, antara lain PKS dan PAN. 

"Kami ingin menggodok dengan teman mitra saya yang selama ini selalu bersama saya yaitu PKS dan PAN," kata Prabowo. 

"Ya kita cari yang terbaik apapun demi kepentingan bangsa dan negara, kami akan membuka pintu," ucapnya.

kompas.com




7/06/2018

Jokowi Gagal Penuhi Janji, Masih Pantaskah Dipilih Lagi?

Banyak pihak menilai janji-janji kampanye Jokowi-JK banyak yang tak mampu untuk dipenuhi. Terlebih lagi dalam bidang perbaikan ekonomi, dimana rupiah makin tergerus dan daya beli pun kian terpuruk.

Dalam realisasi proyek strategis nasional (PSN) misalnya, Bank Indonesia (BI) mencatat yang rampung pada 2017 baru mencapai 2% sedangkan 59% berada dalam tahap konstruksi.
Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang dirilis BI, proyek yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terdiri dari 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang yang total nilainya sekitar Rp 4.417 triliun.
"Realisasi PSN yang telah selesai pada 2017 baru mencapai 2% dan 59% berada dalam tahap konstruksi," tulis BI dalam laporan tersebut, dikutip Jumat (13/4/2018).
Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai 3% dari target 35.000 MW, dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi.
Dari 245 plus dua PSN jika dirinci sekitar 2% atau enam proyek sudah selesai. 145 plus satu program tahap konstruksi atau sebesar 59%. Sedangkan 9 proyek baru tahap transaksi atau 4%, dan 85 proyek plus satu program baru tahap penyiapan atau 35%.
Sedangkan untuk program ketenagalistrikan 35.000 MW. 1.041 MW atau 3% sudah beroperasi. Sedangkan 46% atau sebesar 16.642 MW sudah tahap konstruksi. Yang baru selesai power purchase agreement (PPA), namun belum financial close sebesar 12.776 MW atau 36%, yang baru tahap pengadaan sebesar 3.160 MW atau 9%, dan yang sudah tahap perencanaan sebesar 2.228 MW atau 6%.
100 Janji Tak Ditepati
 Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Dia menilai Jokowi gagal dalam menunaikan janjinya.
"Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku," kata Fadli saat meresmikan posko dukungan Prabowo menjadi Presiden RI 2019 di Solo, Selasa (22/5/2018).
Di bidang pertanian, Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan. Namun menurutnya, saat ini kondisi pertanian RI terpuruk.
Dia membandingkan Vietnam yang dahulu belajar pertanian dari Indonesia. Vietnam yang dahulu mengimpor beras dari Indonesia, kini menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia.
"Kini Indonesia mengimpor beras dari Vietnam. Bagaimana mungkin berkedaulatan pangan jika ketika petani panen, pemerintah justru impor beras. Ini pengkhianatan terhadap cita-cita kedaulatan pangan," kata dia.
Di bidang energi, Fadli mencatat Jokowi pernah berjanji menjadikan Pertamina lebih hebat daripada Petronas Malaysia. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut janji itu gagal lantaran Pertamina memiliki utang hingga triliunan rupiah.
"Yang namanya Pertamina kita ruginya triliunan. Semakin hari semakin rugi. Boro-boro lebih hebat, makin hari makin nyungsep itu dengan utang-utang yang luar biasa," ujarnya.
Di bidang kesehatan pun demikian. Fadli Zon mencatat Jokowi berjanji akan membangun 50 ribu Puskesmas dalam lima tahun. Namun dia belum melihat hasil pembangunan tersebut.
"Berarti sehari kira-kira bangun 27 Puskesmas. Setahu saya, saya belum lihat pembangunan Puskesmas kaya gitu. Mungkin ada beberapa buah kali ya, satu dua, tapi janjinya 50 ribu Puskesmas," ungkapnya.
Pria kolektor keris itu mengaku masih banyak janji-janji yang Jokowi yang tidak ditepati. Dia kemudian membandingkan Jokowi dengan ciri-ciri orang munafik.
"Ada ciri-ciri itu orang munafik. Kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya berkhianat. Jadi itu ciri-ciri orang munafik. Kita tidak ingin pemimpin munafik," tutupnya.
7/06/2018

Irwandi Yusuf Merasa Dijebak dan Saya Di Khianati


Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf kembali membantah KPK menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Irwandi malah pamer berjasa ikut menciptakan kedamaian di Aceh.
“Saya nggak pernah minta, nggak pernah menyuruh, nggak pernah menerima,” kata Irwandi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).
Irwandi mengatakan banyak orang di Aceh yang kerap menjual namanya dengan memeras pengusaha. Biasanya, menurut Irwandi, orang-orang itu dulunya termasuk relawan atau tim sukses pemenangannya.
“Banyak sekali yang jual nama di aceh tak terlepas dari masalah ini mungkin karena melaporkan nama saya ke situ. Satu minggu sebelum kejadian ini, ada 1 orang mengatasnamakan saya, menjual nama saya, minta fee. Ternyata setelah ditangkap, dia pernah menjadi timses saya ketika pilkada. Jadi alasan dia (meminta fee) untuk menghadapi lebaran, puasa dan lebaran, butuh dana untuk anak buahnya, timses saya juga,” ucap Irwandi.
“Tujuannya (orang-orang yang menjual namanya) bukan untuk menjebak saya, (tapi) cari uang dari pengusaha. Pengusahanya mengadu ke saya karena proyek yang diharapkan nggak maju-maju, lalu saya periksa siapa yang minta uang, dikasih tahu saya,” imbuh Irwandi.
Malahan Irwandi pamer turut berjasa menciptakan kedamaian di Aceh. Dia mengklaim membikin banyak terobosan termasuk membantu kepolisian menangkap terorisme.
Dalam perkara di KPK, Irwandi disebut menerima Rp 500 juta dari Ahmadi. Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar agar Ahmadi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus.
Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Ahmadi dan Irwandi, ada dua orang swasta yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. (detikcom)

Thursday, 5 July 2018

7/05/2018

Irwandi Yusuf Tidak Bersalah dan Tidak Pernah Menerima Uang

Bupati Bener Meriah Ahmadi ikut ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku bukan dirinya yang menyuruh ajudannya untuk menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
"Bukan saya yang menyerahkan. Itu tidak benar. Yang menyerahkan itu, kalau tidak salah ajudan saya sama pengusaha dari kabupaten saya," katanya sesaat sebelum menaiki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Ahmadi bahkan mengklaim tak tahu-menahu sumber uang yang didapat dari ajudannya itu. Menurutnya, ajudannya kala itu hanya meminta pekerjaan karena harus membayar utang kepada Gubernur.

"Mereka meminta pekerjaan, habis itu mereka katanya harus membayar kewajiban. Urus saja saya bilang, kalau selagi kamu mau bukan dari saya. Saya tidak pernah menyerahkan uang dan Pak Gub tidak pernah meminta uang kepada saya," paparnya.
Kendati begitu, ia mengaku akan kooperatif terhadap masalah hukum yang ia hadapi di KPK. Namun begitu, ia belum terpikirkan mengajukan justice collaborator (JC).
"Saya masih pikir-pikir dulu," paparnya.
Sebagai informasi, Ahmadi ditahan di Rutan cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur. Selain itu, pihak swasta T Syaiful Bahri juga turut ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.
Diketahui dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Irwandi, Ahmadi serta dua orang swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap. Irwandi, Hendri, dan Syaiful diduga sebagai penerima suap, sementara Ahmadi sebagai pemberi suap.
Irwandi diduga menerima Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi yang merupakan bagian dari jatah Rp1,5 miliar.
7/05/2018

PDIP Hancur Lebur di Jawa, Karna Ditinggalkan Umat Islam,

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tumbang di 11 provinsi dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Berbagai kalangan menilai, kekalahan demi kekalahan yang dialami PDIP akibat berbagai faktor. Hal ini semakin menunjukkan umat Islam partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mulai ditinggalkan umat Islam. Selain itu kekalahan PDIP ini akan berpengaruh terhadap kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Ya betul umat mulai sadar, sudah meninggalkan PDIP," kata Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anton Tabah Digdoyo kepada Harian Terbit, Kamis (28/6/2018).

Menurut Anton, PDIP sudah ditinggalkan umat Islam karena partai berlambang kepala banteng tersebut dicurigai telah mendukung dan pro penista agama. Padahal UU jelas melarang adanya pihak yang mendukung penista agama. 

"Orang yang pro penista agama bahkan mudah terima faham-faham yang kontra Pancasila seperti LGBT, komunisme, liberal, sekuler dan lainnya yang sangat bertentangan dengan agama," tegasnya.

Anton menuturkan, bangsa Indonesia telah bulat sikap Pancasila yang 18 Agustus 1945 sesuai preambul UUD 45 seperti Pancasila yang selalu kita baca, kita pelajari sampai sekarang dimana sila pertama adalah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang tegas menolak taham atheis, komunis, liberalis, sekuleris," tandas mantan Jendral Polri tersebut.

Dibantah

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau informasi murahan 'PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam'. Tegas Hasto, informasi yang tersebar di portal media 'abal-abal' termasuk di media sosial 'PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam' adalah hoax dan fitnah.

Hasto menyebutkan, justru mayoritas pemilih PDIP adalah umat Islam. Dengan demikian tidak mungkin PDIP meninggalkan pemilih muslim. "PDIP sendiri lebih dari 85 persen pendukungnya basis muslim. Islam yang membangun peradaban, Islam yang meneladani tokoh-tokoh pergerakan juga. Dimana PDIP betul-betul membumikan itu," ujar Hasto belum lama ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. 

Faktor Agama

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan, di daerah yang sentimen Islamnya kuat maka bisa jadi ada Ahok efek, yang membuat pemilih muslim tidak mau mendukung calon yang diiusung PDIP.

Zaki menegaskan, faktor agama masih menjadi pilihan bagi seseorang untuk menjadi kepala daerah. Apalagi jika isu yang diangkat soal penodaan agama. Karena di Amerika Serikat pun yang sangat liberal dan maju, agama masih menjadi faktor penting dalam electoral atau pemilihan. Oleh karena itu di Indonesia jika ingin survive harus peka terhadap agama.

“Jadi parpol di Indonesia, termasuk PDIP, untuk bisa survival dalam electoral (pilkada, pilpres dan pileg) harus memiliki sensitivitas terkait isu-isu keagamaan,” tegasnya.

Kekalahan

Direktur Eksekutif Center Budget Analysis (CBA) chok Sky Khadafi menilai, kekalahan kali ini dalam merupakan keberlanjutan dari kekalahan-kekalahan sebelumnya yang telah dialami PDIP dalam ajang Pilkada. Setelah sebelumnya, lanjut Uchok, PDIP mengalami kekalahan di 44 daerah yang mengikuti pilkada serentak pada 2017 lalu.

Ia mengatakan, kekalahan yang dialami PDIP, tak semata karena adanya faktor 'Ahok Effect' semata. Namun, kata dia, terdapat banyak faktor lainnya.

"Bukan hanya persoalan lalu terkait Ahok Effect yang menjadi beban Politik PDIP dalam konteks banyak kalah calon kepala daerahnya yang diusung oleh PDIP. Kekalahan tersebut bisa juga karena salah satu faktornya karena ngototnya PDIP," katanya di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Selain itu, lanjut dia, faktor kekalahan tersebut yang dominan adalah faktor presiden Jokowi atau 'Jokowi Effect' yang dinilai sebagai petugas partai PDIP gagal meraih simpati publik dengan berbagai kebijakannya saat ini.

"Selama ini, kenaikan harga daging, cabai, bahan pokok lainnya, bahkan nilai dollar, tidak ditangani dengan cepat. Tapi ada kesan, kenaikan harga ini dibiarkan saja, diserahkan ke mekanisme pasar, dan mencekik rakyat miskin," ungkap dia.

Di Pilkada 2018, tiga provinsi lain di Jawa memilih pemimpin barunya. Tiga daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan hasil quick count, PDIP kalah di dua daerah dan hanya merasakan kemenangan di Jateng.

Pasangan yang diusung PDIP di Pilgub Jabar adalah Tb Hasanuddin-Anton Charliyan. Quick count berbagai lembaga menunjukkan pasangan itu ada di urutan buncit.  Di Pilgub Jatim, PDIP mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Berdasarkan hasil quick count, pasangan tersebut kalah oleh Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. 

Kemenangan hanya dirasakan PDIP di Pilgub Jateng. Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengalahkan Sudirman Said-Ida Fauziah di quick countberbagai lembaga survei.

Berdasarkan hitung cepat atau quick count Pilkada 2018 sejumlah lembaga survei, calon gubernur yang diusung PDIP kalah di 11 provinsi dari 15 provinsi. Sementara itu, tidak ada lembaga survei yang menggelar quick count di Maluku Utara dan Papua.

Dari 15 provinsi yang memiliki hasil quick count, PDIP hanya menang di empat daerah yaitu Pilgub Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sedangkan pasangan calon yang diusung PDIP kalah di sejumlah provinsi di antaranya, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Berikut adalah daftar pasangan calon gubernur usungan PDIP yang keok dalam Pilkada 2018 versi quick count:

1. Sumatera Utara: Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus 

2. Riau: Andi Rachman-Suyatno

3. Sumatera Selatan: Dodi Alex Noerdin-Giri kiemas 

4. Lampung: Herman Hasanusi-Sutono

5. Jawa Barat: TB Hasanudin-Anton Charliyan

6. Jawa Timur: Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno

7. NTB: Ahyar Abduh-Mori Hanafi

8. NTT: Marianus Sae-Emiliana Nomleni

9. Kalimantan Barat: Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot

10. Kalimantan Timur: Rusmadi Wongso-Safaruddin

11. Sulawesi Tenggara: Asrun-Hugua


Dalih

Sementara itu, PDIP punya analisa terkait kekalahan tersebut. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan, PDIP sedang mengawal tentang data manual.

"Nah kalau data manual itu lambat sekali. Jadi kalau versi quick count memang seperti itu ya (kalah di 11 pilgub), tadi aku lihat juga di analisa beberapa media," kata Eva di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan merupakan 5 dari 11 provinsi yang tak dimenangkan PDIP. Menurut Eva, faktor ketokohan calon yang diusung hingga popularitas menjadi penyebabnya. 

"Mungkin karena ketokohan yang nggak pas, strategi kampanye yang nggak pas, tapi ini by case ya," ucapnya. 

Sementara, Sektretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tak pesimistis melihat hasil quick count beberapa lembaga survei yang menempatkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur usungannya keok di Jawa. PDIP ingin menunggu hasil resmi pemilihan kepala daerah ini dari Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Hasto, indikasi menang dan  kalah dalam demokrasi adalah hal biasa. "Tetapi, rekapitulasi sesungguhnya tetap berdasarkan perhitungan KPU," kata Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Rabu, (27/6/2018). (sam/htc)
7/05/2018

KPK Duga Gubernur Aceh Dari PDIP Telah Beberapa Kali Menerima Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah beberapa kali menerima suap dari pihak swasta melalui perantara Bupati Bener Meriah, terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018.

"Ini tidak tahap pertama lagi, menurut informasi sudah tahap yang bagian dari Rp1,5 miliar menjadi fee yang diberikan ke tingkat provinsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Diketahui, dana Otsus Aceh untuk tahun ini sebesar Rp8,03 triliun. Menurut Basaria, dana tersebut diberikan ke pemerintah provinsi, dan kemudian disalurkan kepada 23 kabupaten/kota yang ada di Tanah Rencong itu.

Basaria menuturkan pihaknya menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai dari DOKA itu dipotong 10 persen, dan yang 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi, kemudian yang 2 persen untuk pejabat di tingkat kabupaten.

Sementara pemberian uang kepada Irwandi disinyalir bagian dari fee 8 persen tersebut.

"Pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap tersebut, Irwandi diduga menerima Rp500 juta, yang merupakan bagian dari jatah Rp1,5 miliar, dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Uang Rp500 juta itu, kata Basaria diduga bersumber dari pengusaha yang mendapat proyek di Kabupaten Bener Meriah.

"Sumber uang dari Bupati Bener Meriah ini menurut informasi dikumpulkan dari beberapa pengusaha di sana, ini masih pengembangan," ujarnya. 

Sebelumnya, Basaria menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya bancakan yang dilakukan oleh Irwandi dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOKA tahun anggaran 2018.

"Dana Rp8 Triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat Aceh justru menjadi bancakan dan dinikmati sebagian oknum pemerintah Aceh," tukasnya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Irwandi, Ahmadi dan dua orang pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap.

Irwandi, Hendri, dan Syaiful diduga sebagai penerima suap, sementara Ahmadi sebagai pemberi suap. [SUAR/akr]